Dilarang keras mengutip bagian buku untuk keperluan tertentu diluar keperluan akademis. Untuk mengutip isi buku untuk keperluan lain harus seizin dari Ditjen PPI Kemkominfo
Draft Buku Putih Perti ba ga dala e ba gu Pri sip Pokok da Materi kebijaka legislasi ko verge si di I esia Direktorat Jenderal PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Dilarang keras mengutip bagian buku untuk keperluan tertentu diluar keperluan akademis Untuk mengutip isi buku untuk keperluan lain harus seizin dari Ditjen PPI Kemkominfo Pejabat penghubung: Gunawan Hutagalung,MT Kepala Sub Direktorat Kelayakan Sistem Telekomunikasi Email: guna005@kominfo.go.id Hutagalung@postel.go.id -1- Pengantar Latar Belakang Forum Konvergensi Indonesia sebagai negara luas dengan jumlah penduduk yang besar merupakan suatu potensi bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia Salah satu hal penting penunjang pertumbuhan perekonomian yang efektif dan merata adalah meratanya penyebaran informasi dan komunikasi menjadikan peran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sebagai penyalur informasi dan komunikasi Kebutuhan akan informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan primer masyarakat, terlebih bagi masyarakat yang mengandalkan informasi dan komunikasi sebagai pendongkrak produktivitasnya Untuk itu kebutuhan akan informasi dan komunikasi harus dijamin oleh pemerintah bagi setiap warganya, karena konektivitas nasional diyakini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing bangsa Saat ini Indonesia bersiap memasuki era industri digital, dimana akan bertumpu berbagai layanan konvergensi yang akan membentuk industri konvergensi Layanan broadband yang memadai merupakan salah satu faktor utama pendorong pengembangan industri konvergensi di suatu negara Industri konvergensi digital telah nyata menjadi faktor pendorong reformasi ekonomi menjadi lebih baik di beberapa negara Seperti halnya di Amerika Serikat dimana 21% dari total GDP (Gross Domestic Product) dikontribusi dari industri digital di Silicon Valley Salah satu industri digital paling bertumbuh di Amerika Serikat adalah bisnis Video Game dimana pada tahun 2012, bisnis digital ini menyumbang GDP sebesar 6,2 Milyar USD Pada tahun 2012 sumbangan produk kreatif digital oleh industri konvergensi digital di Indonesia mencapai 40% dari total pendapatan industri kreatif nasional, atau sekitar Rp 288 Milyar dari total 573,9 Milyar Dengan tingginya angkatan kerja di Indonesia, industri kenvergensi berbasis digital seharusnya dapat menjadi solusi bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara melalui pengurangan tingkat pengangguran Selain itu, pengembangan industri konvergensi berbasis digital juga diyakini akan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia, apabila industri konvergensi berbasis digital tersebut dapat meningkatkan IPOLEKSOSBUDHANKAM Guna mengarahkan pengembangan industri konvergen berbasis digital untuk dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan IPOLEKSOSBUDHANKAM di Indonesia, maka diperlukan intervensi dari pemerintah, terutama dalam pembentukan legal framework yang tepat dalam mengembangkan industri konvergen berbasis digital di Indonesia Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi, pasar dan juga regulasi pada era konvergensi ke depan, maka forum konvergensi ini diselenggarakan dengan harapan untuk dapat menjadi titik awal dari perumusahn rencana pemerintah ke depan dalam industri konvergensi -2- Hasil yang ingin dicapai Forum Konvergensi Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan Forum Konvergensi yang dihadiri oleh berbagai kalangan dari industri ICT, yakni pelaku industri telekomunikasi, penyiaran, internet, pemangku kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, pengamat ICT, dan akademisi, dilaksanakan dalam rangka penyusunan kerangka kebijakan legislasi RUU Konvergensi RUU konvergensi sendiri telah mencapai kepada suatu perjalanan untuk persiapan Program Legislasi Nasional pada tahun 2015 ini, setelah dirumuskan semenjak tahun 2009 RUU konvergensi ini dirumuskan untuk menggantikan UU nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan industri TIK yang berkembang pesat dan adanya pertumbuhan pada layanan kepada penggunanya Sesuai dengan target NAWACITA oleh Presiden RI Joko Widodo bahwa dibutuhkan kerja keras bersama untuk meningkatkan daya saing bangsa, maka Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan aktif dalam menumbuhkan industri yang dinaunginya untuk mencapai pertumbuhan dan dapat memberikan feedback baik kepada bangsa dan negara Tantangan yang dihadapi pada industri TIK adalah pertumbuhan teknologi yang sangat cepat yang terkadangkala tidak dapat diantisipasi oleh aturan yang ada, dan juga banyaknya permasalahan yang muncul pada sektor telekomunikasi, penyiaran dan internet yang perlu diatasi melalui kerjasama antar pihak antar sektor sehingga tidak terjadi missinterpretasi dalam pemahaman legislasi yang akan dilaksanakan Agenda yang didiskusikan pada forum konvergensi tersebut adalah: 10 11 12 13 14 15 Definisi Konvergensi Layanan Konvergensi Pendekatan Penyediaan Layanan Konvergensi Infrastruktur Konvergensi Teknologi Konvergensi Pemanfaatan Sumber Daya Pendekatan Implementasi Layanan Konvergensi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Model Bisnis Konvergensi Penyelenggaraan Konvergensi (Struktur Industri dan Lisensi) Peran Negara dalam Industri Konvergensi Peran Masyarakat dalam Industri Konvergensi Perlindungan Pengguna Pertahanan dan Keamanan Negara Optimalisasi dan Utilisasi Layanan Konvergen untuk Ekonomi, Sosial, Budaya, Pemerintahan dan Layanan Publik 16 Kebijakan yang Ditempuh dalam Mendukung Konvergensi 17 Regulasi yang Ditempuh dalam Mendukung Konvergensi Seluruh topik diskusi tersebut akan menjadi topik yang diatur dalam UU konvergensi nantinya, dan dalam forum konvergensi ini, seluruh pihak yang berada pada forum tersebut menjadi partisipan -3- dalam topik diskusi sesuai dengan keahliannya, dan sumbang saran maupun seluruh pertanyaan akan ditampung sebagai pertimbangan akademis dan praktis dalam penyusunan RUU Konvergensi Tujuan dari forum konvergensi yang dilakukan adalah untuk mencari masukan dari berbagai pihak mengenai konvergensi di Indonesia, masukan-masukan tersebut akan menjadi bahan bagi Pemerintah dalam merumuskan legislasi yang baru dalam konteks konvergensi di Indonesia, yang bertujuan untuk Me a gu I dust i Ko e ge si e asis Digital u tuk Me i gkatka Daya “ai g Ba gsa Jakarta, September 2015 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika -4- DAFTAR ISI Pengantar - 1 Latar Belakang Forum Konvergensi - - Hasil yang ingin dicapai Forum Konvergensi - - DAFTAR ISI i DAFTAR GAMBAR iv DAFTAR TABEL v BAB I Konvergensi 1 Mengapa harus konvergen Bentuk industri pada era konvergensi Orientasi negara pada layanan konvergensi/industri konvergen Orientasi masyarakat pada layanan konvergen/industri konvergen 11 Orientasi industri pada layanan konvergensi 12 BAB II Pokok-Pokok Pikiran tentang Konvergensi 14 Definisi Konvergensi 14 Layanan Konvergensi 15 Pendekatan Penyediaan Layanan Konvergensi 16 Infrastruktur Konvergensi 17 Teknologi Konvergensi 17 Pemanfaatan Sumber Daya 18 Pendekatan Implementasi Layanan Konvergensi 18 Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 18 Model Bisnis Konvergensi 19 10 Penyelenggaraan Konvergensi (Struktur Industri dan Lisensi) 19 11 Peran Negara dalam Industri Konvergensi 19 12 Peran Masyarakat dalam Industri Konvergensi 20 13 Perlindungan Pengguna 20 14 Pertahanan dan Keamanan Negara 20 15 Optimalisasi dan Utilisasi Layanan Konvergen untuk Ekonomi, Sosial, Budaya, Pemerintahan dan Layanan Publik 21 16 Kebijakan yang Ditempuh dalam Mendukung Konvergensi 21 17 Regulasi yang Ditempuh dalam Mendukung Konvergensi 23 BAB III Opsi Bentuk Legislasi Konvergensi 25 i Perundangan Eksisting TIK 25 a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 26 b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) 30 c Undang-Undang No Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 32 d Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha 41 Opsi Kebijakan Legislasi Konvergensi 47 a Unifikasi 47 b Harmonisasi dan Penyesuaian 47 Opsi nama nomenklatur legislasi konvergensi 48 BAB IV Arsitektur Naskah Akademis Legislasi Konvergensi 54 Kajian Yuridis Normatif 55 1) Definisi Konvergensi 55 2) Pemanfaatan Sumber Daya 56 3) Model Bisnis Konvergensi 58 4) Penyelenggaraan Konvergensi (Struktur Industri dan Lisensi) 58 5) Peran Negara dalam Industri Konvergensi 62 6) Peran Masyarakat dalam Industri Konvergensi 63 7) Perlindungan Pengguna 63 8) Optimalisasi dan Utilisasi Layanan Konvergen untuk Ekonomi, Sosial, Budaya, Pemerintahan dan Layanan Publik 63 9) Kebijakan yang Ditempuh dalam Mendukung Konvergensi 66 10) Regulasi yang Ditempuh dalam Mendukung Konvergensi 67 11) Badan regulator 68 Kajian Yuridis Empiris 69 1) Definisi Konvergensi 70 2) Layanan Konvergensi 73 3) Pendekatan Penyediaan Layanan Konvergensi 73 4) Infrastruktur Konvergensi 74 5) Teknologi Konvergensi 75 6) Pemanfaatan Sumber Daya 76 7) Pendekatan Implementasi Layanan Konvergensi 76 8) Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 77 9) Model Bisnis Konvergensi 77 10) Penyelenggaraan Konvergensi (Struktur Industri dan Lisensi) 77 11) Peran Negara dalam Industri Konvergensi 77 12) Peran Masyarakat dalam Industri Konvergensi 78 ii 13) Perlindungan Pengguna 78 14) Pertahanan dan Keamanan Negara 78 15) Optimalisasi dan Utilisasi Layanan Konvergen untuk Ekonomi, Sosial, Budaya, Pemerintahan dan Layanan Publik 78 16) Kebijakan yang Ditempuh dalam Mendukung Konvergensi 79 17) Regulasi yang Ditempuh dalam Mendukung Konvergensi 79 Kajian Tren masa depan 80 Materi Legislasi Konvergensi 81 Penutup 82 iii DAFTAR GAMBAR Gambar : Konvergensi pada TIK Gambar : Jaringan Konvergensi untuk seluruh Kebutuhan Industri Gambar : Rantai Efek Broadband bagi kehidupan negara Gambar : Revenue per User Media Sosial Gambar : Proyeksi Keuntungan Media Sosial di Indonesia Gambar : Kebutuhan pengaturan Industri Konvergensi Gambar : Gambaran industri sektor TIK, dan Undang-Undang yang sudah ada 25 Gambar : Analisa TES Konvergensi 55 Gambar : Roadmap Konvergensi Australia 56 Gambar 10 : Perubahan rezim kebijakan spektrum frekuensi 57 Gambar 11 : Integrasi Upstream dan Downstream Konvergensi 58 Gambar 12 : pendekatan horizontal regulasi 62 Gambar 13 : Arsitektur smart city 66 Gambar 14 : Kebijakan Konvergensi United Kingdom 67 Gambar 15 : Regulator dan Regulasi di USA, UK, dan Korea Selatan 68 Gambar 16 : Konvergensi 71 Gambar 17 : Konvergensi platform layanan 72 Gambar 18 : Hub IP Nasional 73 Gambar 19 : Rencana Palapa Ring 74 Gambar 20 : Payment Gateway Nasional 75 Gambar 21 : Tol Laut Indonesia 75 Gambar 22 : Machine Type Communication 76 Gambar 23 : Telco Emerging Market menuju Konvergensi 80 iv DAFTAR TABEL Tabel : Pros dan Cons opsi nomenklatur RUU mengenai konvergensi 51 Tabel : Benchmark Pemanfaatan Sumber Daya 57 Tabel : Benchmark Kebijakan Cross-Ownership di negara lain 59 Tabel : Benchmark Kebijakan Industri di negara lain 59 Tabel : Benchmark Kebijakan Struktur Industri di negara lain 59 Tabel : Benchmark Kebijakan Struktur Industri di negara lain 60 Tabel : Badan regulator di US, UK dan Korea Selatan 68 Tabel : Benchmark regulator telekomunikasi dan penyiaran di inggris 69 v 11) Badan regulator Tabel : Badan regulator di US, UK dan Korea Selatan Negara US UK Korea Selatan Badan regulator untuk konvergensi FCC belum merupakan regulator yang sepenuhnya konvergen, karena untuk pengaturan kompetisi dan perlindungan pengguna, FCC masih perlu berkoordinasi dengan Department of Justice dan Federal Trade Commission, dan untuk kebutuhan pengaturan pada negara bagian berkoordinasi dengan Public Utility Commission FCC juga tidak bertanggung jawab kepada internet Ofcom merupakan regulator yang sudah konvergen, awalnya ofcom dibentuk dari merger dari regulator yakni: Broadcasting Standards Comission Independent Television Comission Office of Telecommunications (oftel) Radio Authority Radio Communications Agency Namun ofcom tidak memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan media dan KCC (Korea Communication Commitee) merupakan badan hasil merger dari Ministry of Communication and Information dan Korea Broadcasting Committee Tabel dibawah menggambarkan gambaran regulator konvergensi di US, UK dan Korea Selatan Gambar 15 : Regulator dan Regulasi di USA, UK, dan Korea Selatan 86 86 Responding to Convergence”, RAND, 2009 68 Adapun di negara-negara lain dimana konvergensi tidak harus di selenggarakan dengan regulator yang konvergen, yang diperlukan adalah kepastian adanya koordinasi yang solid antara regulator-regulator yang berbeda tersebut Apalagi ketika seluruh layanan industri telah konvergen pada suat infrastruktur yang sama Hal yang sama juga dilakukan oleh Inggris, dimana terdapat beberapa badan atau organisasi yang bekerja secara horizontal, artinya terdapat beberapa instansi atau organisasi yang mengatur terkait telekomunikasi dan penyiaran dari sudut sektor tertentu Tabel : Benchmark regulator telekomunikasi dan penyiaran di inggris Telecommunications Industry Economic Regulation: Dept of Trade and Industry ("DTI"), Oftel Content Regulation: DTI, Home Office ("HO") (obscenity), ICSTIS (selfregulation of premiumrate services) DTI, Oftel, OFT, MMC Competition Regulation: Spectrum RA Regulation: Source : Based on DTI (1998), page 20 Broadcasting Industry DTI, OFTEL, Radiocommunications Agency ("RA"), Dept of Culture, Media and Sport ("DCMS"), Independent Television Commission ("ITC") DCMS, ITC, HO (obscenity), BBC, 54C, Broadcasting Standards Commission, British Board of Film Classification, Radio Authoriy, BBC DTI, Oftel, OFT, MMC, ITC and Radio Authority (provision of licensed and connected services, cross-media ownership), Oftel and ITC (shared juridiction on EPGs) RA, ITC Keputusan yang diambil dalam penyusunan legal framework layanan konvergensi di Jepang adalah dengan mengintegrasikan kembali regulasi yang terkait dengan telekomunikasi, radio, Wire Telecommunications Law, Laws Concerning Wire Broadcasting Telephones Business, Laws and Ordinances Concerning Measures against Illegal and Harmful Information, the Broadcast Law, the Law to Regulate the Operation of the Cable Radio Broadcasting Services, the Cable Television Broadcast Law, dan the Law Concerning the Broadcasting of Telecommunication Services Kajian Yuridis Empiris Dari pelaksanaan Yuridis Empiris yang telah dilakukan terdapat beberapa prinsip pokok yang harus termuat dari legislasi konvergensi Beberapa prinsip pokok tersebut, antara lain: Pengembangan industri konvergensi berbasis digital dalam konteks komunikasi bukan hanya tentang pengembangan infrastruktur atau media komunikasi, tetapi lebih kepada pesan komunikasi itu sendiri karena ketika infrastruktur sudah terbangun dengan teknologi yang konvergen dan aksesibilitas yang tinggi, siapakah yang paling bertanggung jawab untuk membangun kemampuan memformulasikan dan menyampaikan pesan yang dilewatkan melalui infrastruktur Oleh karena itu, apabila pengembangan industri konvergen berbasis digital hanya berfokus kepada pengembangan infrastruktur, namun tidak kepada 69 kemampuan berkomunikasi masyarakat, maka bangsa Indonesia gagal membangun budaya komunikasi yang baik (mahfud siddiq) Standar keamanan konvergensi di Indonesia harus dapat dibangun sendiri dan tidak bergantung kepada kebijakan maupun standar dari negara lain parameter utama tercapainya parameter daya saing bangsa adalah dengan terpenuhinya kondisi ipoleksosbudhankan naisonal yang seimbang dan stabil () Indonesia sebagai negara yang besar dengan total penduduk yang mencapai 247 juta jiwa merupakan potensi yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang eksponensial Tidak dapat dipungkiri bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci dari perkembangan bangsa dan peningkatan daya saing suatu bangsa Oleh karena itu, dengan momentum bonus demografi dan diimbangi dengan pendidikan yang berkualitas untuk menciptakan SDM yang handal, berbudaya, dan berkarakter maka diharapkan SDM Indonesia dapat menangkap peluang, menciptakan kreasi dan inovasi produk sehingga meningkatkan nilai tambah dan mampu bersaing dengan dunia internasional, terutama terkait pengembangan industri konvergensi berbasis digital (Togap Simangunsong) Industri konvergensi berbasis digital seharusnya dapat memberikan dampak positif terhadap sistem birokrasi pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat Pemanfaatan aplikasi digital dalam sistem pemerintahan dapat menjadikan kota tersebut menjadi kota cerdas melalui pelayanan publik yang lebih cepat, tepat dan efisien (Ridwan Kamil) Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak hanya dihasilkan dari semakin tingginya pendapatan daerah tersebut, namun juga dapat disebabkan oleh semakin sistem birokrasi di daerah tersebut yang semakin efisien, sehingga biaya-biaya yang dianggap tidak terlalu penting dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian wilayah tersebut (Tri Risma) Kajian yuridis empiris ini merupakan kesimpulan dari pelaksanaan Forum Konvergensi yang menjadi kebutuhan pengaturan mendasar era konvergensi di Indonesia, forum konvergensi ini diikuti oleh berbagai stakeholder dari: Pemerintah Penyelenggara telekomunikasi Komunitas/asosiasi Vendor perangkat telekomunikasi Masyarakat Akademisi legal, teknis dan ekonomi Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan menggunakan metode interview, dalam hal ini pendekatan yuridis empirs telah dilakukan dalam materi pembahasan dalam forum konvergensi tersebut, dan kesimpulan dari kajian yuridis empiris dari forum konvergensi tersebut adalah sebagai berikut 1) Definisi Konvergensi Dari hasil forum konvergensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi dari konvergensi adalah suatu kondisi dimana telah terjadi penyatuan teknologi, layanan bahkan kerangka pengaturan regulasi, dimana penyatuan tersebut terjadi pada bidang telekomunikasi, 70 penyiaran, internet, perbankan, hiburan, dan bidang lainnya yang memberikan layanan multimedia kepada pengguna akhir Konvergensi akan terjadi pada seluruh industri TIK yakni sebagai berikut: A Konvergensi teknologi Perkembangan teknologi seperti LTE-Broadcast maupun DVB-Terestrial contohnya sudah dapat memberikan akses telekomunikasi, internet dan penyiaran kepada penggunanya Konvergensi ini teknologi ini menjadi awal dari konvergensi yang akan terjadi pada layer-layer diatasnya, karena perkembangan teknologi yang menjadi trigger dari perkembangan layanan, infrastruktur, regulasi, bahkan pengguna akhir yang akan sangat terdampak B Konvergensi infrastruktur Gambar 16 : Konvergensi87 Konvergensi infrastruktur merupakan penyatuan berbagai macam infrastruktur telekomunikasi, penyiaran dan internet menjadi suatu kesatuan infrastruktur yang konvergen Satu infrastruktur konvergen akan dapat dipergunakan oleh berbagai keperluan industri telekomunikasi, penyiaran dan internet Infrastruktur backbone serat optik, infrastruktur jaringan kabel akses perumahan, infrastruktur akses nirkabel, infrastruktur internasional akan menjadi infrastruktur yang dapat dipergunakan bersama-sama, dan layanan apapun akan berjalan diatas infrastruktur tersebut Sebagaimana pada Gambar 16 yang memperlihatkan bahwa hanya ada i f ast uktu , yak i i f ast uktu Unified Wired and Wireless Network u tuk menjalankan semua jenis layanan dari pengguna 87 Cisco 71 C Konvergensi platform layanan Konvergensi platform layanan adalah penyatuan berbagai jenis layanan dalam satu platform layanan, layanan yang dulu berdiri secara independen, contohnya telepon suara, SMS, telegraf, siaran televisi yang dikirimkan secara independen kepada pengguna, sudah mulai disediakan dengan satu platform tunggal Contoh konkrit dari konvergensi platform layanan adalah keberadaan media sosial (facebook, twitter, youtube, dll), layanan perpesanan instan (whatsapp, line, dll) yang dapat memberikan berbagai layanan kepada penggunanya baik layanan berbasis pesan, suara, video dan lain sebagainya sebagaimana digambarkan pada Gambar 17 Gambar 17 : Konvergensi platform layanan88 D Konvergensi regulasi Konvergensi regulasi merupakan langkah negara-negara dalam mensikapi adanya konvergensi infrastruktur dan layanan, dimana pemerintah di negara-negara tersebut mulai mencari solusi untuk dapat mengatur industri yang telah konvergen dengan regulasi yang dapat mengatur perkembangan konvergensi Selain regulasi, ada beberapa negara yang juga menkonvergensikan regulatornya untuk mendapatkan pengawasan aturan yang konvergen E Konvergensi Pengguna Konvergensi infrastruktur dan layanan akan menciptakan konvergensi pengguna, dimana pada kondisi eksisting pengguna tersegmentasi secara ekslusif di suatu layanan atau infrastruktur, maka dengan konvergensi infrastruktur dan layanan, pengguna juga akan konvergen Konvergensi pengguna terlihat sebagai contohnya dengan berlangganan layanan internet broadband di rumah, maka pengguna sudah dapat menikmati siaran televisi, internet dan menggunakan semua layanan konten dan aplikasi yang ada 88 www.techteledata.com 72 2) Layanan Konvergensi Dari hasil forum konvergensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa layanan konvergensi sangat beragam dan diimplementasikan di seluruh bidang perekonomian suatu negara Terjadinya konvergensi infrastruktur yang memungkinkan terjadinya konvergensi layanan ini yang menjadikan TIK menjadi infrastruktur meta yang menjadi tulang punggung dari seluruh pertumbuhan ekonomi di segala bidang Contohnya: a Bidang pemerintahan (e-government, e-procurement, e-budgeting, e-musrenbang, econtrolling, e-performance, dan lain sebagainya) b Bidang industri manufaktur (automasi perangkat produksi, sistem RFID sebagai pelacak lokasi barang, c Bidang perikanan (aplikasi pencitraan satelit untuk mengetahui sebaran ikan tangkap di laut) d Bidang kesehatan (rekam medis online, operasi jarak jauh, konsultasi online, dll) e Bidang pendidikan (e-learning, pembelajaran jarak jauh, e-book, dll) f Bidang pertanian (aplikasi informasi produk pertanian online, lumbung pertanian online, dll) g Dan aplikasi di bidang perekonomian lainnya 3) Pendekatan Penyediaan Layanan Konvergensi Dari hasil forum konvergensi, dapat disimpulkan bahwa dalam penyediaan layanan pada era konvergensi, diperlukan landasan pengaturan yang fleksibel namun mampu berfungsi melaksanakan perlindungan pengguna Konvergensi akan hadir pada berbagai layer industri mulai dari infrastruktur, layanan, pengguna, entitas industri, hingga kepada perangkat yang dipergunakan oleh pengguna Konvergensi akan menciptakan berbagai platform aplikasi dan konten yang akan hadir di masyarakat untuk itu diperlukan suatu platform nasional yang bertugas untuk dapat menjadi Hub bagi platform-platform yang tercipta tersebut Gambar 18 : Hub IP Nasional89 Platform Hub IP nasional tersebut akan menjadi sentral/pusat bagi kebutuhan interkoneksi berbasis IP secara nasional Kebutuhan Hub IP adalah untuk memenuhi kondisi implementasi 89 Telekom-ICSS 73 infrastruktur IP yang berbasis kepada multi-platform dan memerlukan adanya suatu sistem pengintegrasi antar berbagai Pihak Hub IP nasional bukan hanya sekedar memberikan interkoneksi pada level switching, namun juga dapat memberikan konektivitas nasional (interkoneksi pada layer transport) dan juga kebutuhan interkoneksi pada level layanan 4) Infrastruktur Konvergensi Berdasarkan hasil dari forum konvergensi, dapat disimpulkan bahwa dari segi infrastruktur, sekarang pun telah terjadi konvergensi baik infrastruktur fisik (kabel, menara, sentral, dll) hingga ke infrastruktur yang bersifat software (billing, customer service, dll) Kebutuhan yang mendasar pada kondisi konvergensi ke depan adalah bahwa indonesia akan memerlukan suatu infrastruktur baru penunjang konvergensi di setiap bidang, contohnya adalah payment gateway untuk menunjang perbankan, sistem logistik nasional untuk menunjang logistik, dan platform infrastruktur lainnya Kebutuhan konvergensi bagi pemerintah harus menjadi titik balik perluasan penetrasi layanan kepada masyarakat, sehingga sangat dibutuhkan suatu infrastruktur nasional dimana harus ada peran pemerintah bersama-sama dengan industri untuk dapat merealisasikan jaringan broadband nasional ini a Infrastruktur broadband nasional Gambar 19 : Rencana Palapa Ring90 Infrastruktur palapa ring merupakan infrastruktur penting dalam menghubungkan daerah yang selama ini belum terkoneksi secara broadband, kebutuhan broadband adalah untuk memungkinkan akses konten dan layanan digital serta infrastruktur akses dapat tergelar dengan lebih murah dan lebih cepat dengan kualitas yang tinggi b Infrastruktur payment gateway Payment gateway merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi kebutuhan ecommerce nasional Infrastruktur pembayaran nasional ini akan terhubung kepada seluruh pengguna, dan ke berbagai penyedia konten dan aplikasi konvergensi Fungsi payment gateway akan menjadi hub pembayaran secara nasional yang tersertifikasi oleh pemerintah dan memiliki standar keamanan yang tinggi untuk menjamin perlindungan pengguna e-commerce 90 Telkom Indonesia 74 Gambar 20 : Payment Gateway Nasional91 c Sistem infrastruktur logistik nasional Logistik merupakan kebutuhan penting untuk mendukung sektor perekonomian di indonesia, pemerintah sedang mencanangkan pengembangan tol laut nasional dimana jalur tol laut tersebut akan diselenggarakan dengan menggunakan alat transportasi laut kapasitas besar, sehingga dapat menurunkan biaya barang yang diangkut hingga ke Kawasan Timur Indonesia Pengembangan Deep Sea Port merupakan salah satu jalan bagi terlaksananya tol laut, dan automasi pelabuhan dengan layanan broadband konvergensi akan memberikan dampak efisiensi yang besar kepada operasional dan sistem logistik nasional Gambar 21 : Tol Laut Indonesia 5) Teknologi Konvergensi Berdasarkan forum konvergensi, teknologi konvergensi akan semakin menyatukan industri yang berbeda-beda (telekomunikasi, penyiaran dan internet), teknologi telekomunikasi dan internet sudah merupakan suatu kesatuan sistem yang konvergen, dan ke depan teknologi yang pada awalnya digunakan hanya untuk telekomunikasi ataupun penyiaran akan dapat menawarkan seluruh layanan juga, contohnya adalah LTE-Broadcast yang dapat memberikan layanan penyiaran di atas infrastruktur telekomunikasi, dan DVB-T yang menawarkan layanan telekomunikasi dan internet di atas infrastruktur penyiaran 91 Swift Business Forum Bangladesh 75 Gambar 22 : Machine Type Communication92 Komunikasi antar perangkat akan menjadi arah teknologi ke depan, dimana otomasi akan terjadi di semua sektor industri, dan konvergensi teknologi akan menciptakan efisiensi industri dan masyarakat yakni dengan biaya yang lebih efisien, konsumsi energi lebih rendah, serta reliabilitas dan availabilitas yang tinggi 6) Pemanfaatan Sumber Daya Kebutuhan yang sangat krusial bagi terciptanya konvergensi ternyata adalah sumber daya yang sangat terbatas yakni sumber daya spektrum frekuensi Kebutuhan layanan data yang jauh lebih besar ke depan menuntut untuk adanya pembebasan spektrum frekuensi pada band yang sangat tinggi (supaya tidak mengalami keterbatasan sebagaimana pada band rendah) Penggunaan sumber daya yang paling krusial adalah spektrum frekuensi karena jumlahnya sangat terbatas dan tidak dapat dipergunakan secara berulang oleh pihak secara bersamaan apabila tanpa koordinasi Untuk kebutuhan konvergensi ke depan, dibutuhkan juga suatu kebijakan dan regulasi yang mengatur fleksibilitas pemanfaatan spektrum frekuensi yakni spectrum trading, spectrum pooling, spectrum sharing, dan lain sebagainya Fleksibilitas sumber daya tersebut akan mendorong penyelenggara infrastruktur wireless untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal dan mendorong efisiensi sumber daya yang sangat terbatas 7) Pendekatan Implementasi Layanan Konvergensi Implementasi layanan konvergensi ke depan akan memunculkan sebuah ekonomi digital, dimana seluruh sektor ekonomi akan terkoneksi kepada infrastruktur dan layanan TIK digital Implementasi layanan konvergensi juga bukan hanya akan menyasar kepada sektor ekonomi saja namun lebih luas lagi adalah ipoleksosbud hankam Untuk memastikan keamanan dari layanan-layanan konvergensi, maka dibutuhkan sekali adanya platform yang dapat memastikan keamanan layanan konvergensi berupa enkripsi dan pengamanan data milik pengguna 92 Ericsson 76 8) Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) TKDN menjadi kunci pokok apabila pemerintah ingin memajukan daya saing bangsa, pemberdayaan masyarakat dan pengayaan keilmuan masyarakat mengenai penguasaan teknologi akan menjadi kunci bagi berhasil atau tidaknya Indonesia menjadi negara yang berdaulat sepenuhnya, berangkat dari kondisi eksisting dimana Indonesia menjadi negara konsumen dan bergantung kepada teknologi yang dijual oleh negara lain 9) Model Bisnis Konvergensi Model bisnis akan berkembang ke depan dengan melibatkan berbagai interaksi antar entitas, baik dari perusahaan besar hingga kepada individu Model bisnis akan tercipta pada setiap interaksi entitas tersebut, yang dahulu individu hanya merupakan konsumen, namun sekarang dan kedepan individu dapat menciptakan industri ekonominya sendiri dengan two-sided bahkan multi-sided model business tersebut karena setiap entitas akan dapat memberikan value-added bagi entitas lain 10) Penyelenggaraan Konvergensi (Struktur Industri dan Lisensi) Penyelenggaraan pada era konvergensi akan menjadi sangat kompleks pada era transisi karena ada pertemuan (konvergensi) dari pasar telekomunikasi, penyiaran dan internet, namun setelah era transisi tersebut, penyelenggaraan pada konvergensi akan menjadi semakin mengerucut hingga menyisakan penyelenggara yang akan menyelenggarakan: a Penyediaan infrastruktur konvergen Penyelenggaraan konvergensi yang menyelenggarakan infrastruktur yang konvergen, yang dapat dimanfaatkan oleh setiap layer diatasnya, yakni layer platform jaringan, konten dan aplikasi b Penyediaan kapasitas produksi konvergen (bandwidth, billing, dll) Penyelenggaraan konvergensi yang menyediakan kapasitas produksi yang memungkinkan pengguna mendapatkan akses bandwidth ke layanan yang diakses c Penyediaan platform yang dapat menjembatani komunikasi antar pengguna Penyelenggaraan konvergensi yang menyediakan platform layanan yang menjadi enabler bagi tumbuhnya konten dan aplikasi konvergensi d Penyediaan layanan konvergensi yang akan bersaing secara kompetitif Penyelenggaraan konvergensi berupa penyedia konten dan aplikasi konvergensi 11) Peran Negara dalam Industri Konvergensi Peran negara akan menjadi semakin penting di era keterbukaan informasi pada era konvergensi Negara perlu hadir kepada penyelenggaraan konvergensi dalam hal sebagai berikut: a memastikan bahwa keterbukaan akan menjadi kunci penyatuan dan penguatan masyarakat Indonesia, dan bukan malah menjadi pemecah bangsa b memastikan unsur pertahanan dan keamanan c memperhatikan unsur kepentingan pengguna 77 d mempersiapkan kebijakan dan regulasi dalam penyelenggaraan konvergensi melalui pengaturan peluang usaha, sumber daya, dan lain sebagainya e mempersiapkan rencana pemerintah untuk sektor industri konvergensi 12) Peran Masyarakat dalam Industri Konvergensi Masyarakat dalam industri konvergensi merupakan pengguna akhir dari produk-produk konvergensi Diharapkan dalam menciptakan industri konvergensi, maka perlu ada peran dari masyarakat yakni untuk menjaga keamanan terkait data, dan juga melalui peran aktif masyrakat untuk lebih memanfaatkan sarana aplikasi dan layanan digital 13) Perlindungan Pengguna Aspek perlindungan pengguna merupakan hal yang sangat penting ketika berbagai pengguna dapat terhubung satu sama lain, dan juga informasi akan mudah tersebar cepat Perlindungan pengguna dapat diciptakan dengan menciptakan ekosistem regulasi dan penyediaan sistem elektronik yang handal dan juga mampu memberikan kepastian keamanan bagi data privasi Regulasi yang disusun juga harus mampu melindungi pelanggan dari ancaman yang terjadi di sektor konvergensi ini 14) Pertahanan dan Keamanan Negara Pertahanan dan keamanan negara menjadi penting karena peran dunia siber ini yang sudah sangat luas, sehingga menjadikan dunia siber menjadi sasaran yang sangat mudah untuk dapat melakukan penyerangan ke suatu negara, dibandingkan dengan perang fisik Dalam pertahanan dan keamanan negara, maka kebijakan dan regulasi ke depan perlu memastikan: a Kebijakan dan regulasi dalam hal penyadapan informasi b Memastikan terciptanya keamanan informasi secara fisik maupun non fisik c Pengembangan badan siber nasional sebagai badan yang menjadi alat negara untuk mengantisipasi adanya ancaman dari sektor siber d Infrastruktur yang aman dan dapat dikontrol oleh negara 15) Optimalisasi dan Utilisasi Layanan Konvergen untuk Ekonomi, Sosial, Budaya, Pemerintahan dan Layanan Publik Hadirnya berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintahan memberikan kemudahan bagi berjalannya layanan publik Dpat dirasakan secara langsung pada kota Bandung, Malang, Surabaya, yogyakarta dan lainnya bahwa pemanfaatan teknologi konvergensi ini langsung memberikan dampak efisiensi dan juga kemudahan dalam hal birokrasi Contohnya adalah pengaturan lalu lintas yang terintegrasi TIK, pengurusan izin-izin yang terpusat melalui pelayanan digital, dan lain sebagainya 78 16) Kebijakan yang Ditempuh dalam Mendukung Konvergensi Kebijakan pada era konvergensi diharapkan dapat menciptakan perlindungan bagi setiap stakholder yang ada di dalamnya yakni pemerintah, regulator, industri, pemain penyelenggara, dan masyarakat sebagai pengguna maupun sebagai rantai nilai dari industri konvergensi Kebijakan yang diperlukan dalam era konvergensi yakni: a Kebijakan terkait sumber daya spektrum frekuensi b Kebijakan mengenai infrastruktur konvergensi nasional c Kebijakan mengenai pengembangan masyarakat melalui capacity building d Kebijakan mengenai layanan USO yang bukan lagi harus menitik beratkan layanan dasar teleponi dan SMS, namun menjadi layanan konvergensi e Kebijakan mengenai penyelenggaraan kompetisi bagi industri konvergensi f Kebijakan mengenai pertahanan dan keamanan negara g Kebijakan mengenai perekonomian digital h Kebijakan perlindungan pengguna i Kebijakan efisiensi dan konsolidasi penyelenggaraan untuk mencapai konvergensi industri 17) Regulasi yang Ditempuh dalam Mendukung Konvergensi Regulasi yang disusun dalam mendukung konvergensi merupakan tiang penguat industri yang perlu dibangun untuk mendapatkan konvergensi yang ideal, regulasi tersebut diantaranya adalah: a Regulasi kompetisi b Regulasi ekosistem digital (payment gateway, e-money, e-transaction, dll) c Regulasi ekonomi d Regulasi spektrum frekuensi e Regulasi mengenai produk layanan f Regulasi perlindungan pengguna g Regulasi PNBP h Regulasi perizinan i Regulasi keamanan j Regulasi yang mendorong semangat efisiensi industri 79 Kajian Tren masa depan Gambar 23 : Telco Emerging Market menuju Konvergensi 93 Perkembangan teknologi yang demikian cepat tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan alih teknologi dan riset dari industri dalam negeri Industri telekomunikasi dalam negeri sejak dekade 80-an dalam keadaan mandek (stagnan), sehingga ketergantungan terhadap pihak luar sangat besar Indonesia hanya menjadi negara pemakai dan pembeli produk-produk luar negeri Perkembangan teknologi yang demikian pesat juga telah melahirkan konvergensi jasa-jasa baru yang tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi akan tetapi telah meluas kepada ke arah media (penyiaran) dan informatika yang di Indonesia untuk penopang seluruh layanan disemua sektor termasuk jasa keuangan, perbankan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, komunikasi, sosial, budaya dan politik Jasa siaran radio dan televisi tidak lagi menjadi domain penyelenggara atau lembaga penyiaran, akan tetapi telah dapat disediakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang ada dan di akses menggunakan perangkat (terminal) telekomunikasi Perkembangan teknologi konvergensi sudah memungkinkan layanan penyiaran berjalan di atas infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran sebagai contoh adalah layanan online broadcast yang dapat dinikmati melalui internet dan menggunakan perangkat telepon pintar; layanan internet juga sudah dapat dilangsungkan melalui infrastruktur penyiaran yakni DVB-T2; dan juga telah hadir teknologi generasi keempat yang telah menyasar segmen telekomunikasi dan penyiaran yakni LTE-Broadcast 93 Naskah Akademis RUU Telekomunikasi 80 Materi Legislasi Konvergensi Forum konvergensi dilaksanakan untuk mencari dan menemukenali kebutuhan dari setiap stakeholder akan arah konvergensi ke depan, dan juga arah kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan oleh industri Materi legislasi disusun untuk dapat menjawab kebutuhan sebagai berikut: 10 11 12 13 14 15 Definisi konvergensi Layanan Konvergensi Pendekatan Penyediaan Layanan Konvergensi Infrastruktur Konvergensi Teknologi Konvergensi Pemanfaatan Sumber Daya Pendekatan Implementasi Layanan Konvergensi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Model Bisnis Konvergensi Penyelenggaraan Konvergensi (Struktur Industri dan Lisensi) Peran Negara dalam Industri Konvergensi Peran Masyarakat dalam Industri Konvergensi Perlindungan Pengguna Pertahanan dan Keamanan Negara Optimalisasi dan Utilisasi Layanan Konvergen untuk Ekonomi, Sosial, Budaya, Pemerintahan dan Layanan Publik 16 Kebijakan yang Ditempuh dalam Mendukung Konvergensi 17 Regulasi yang Ditempuh dalam Mendukung Konvergensi 81 Penutup Penyusunan buku putih forum konvergensi ini dilakukan dengan peran dan keterlibatan publik dalam memberikan gambaran dan masukan untuk rencana penyusunan legislasi Rancangan UndangUndang terkait Konvergensi TIK Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengumpulkan materi dari berbagai stakeholder terkait baik dari Akademisi, Vendor, Operator, Konsultan, Kementerian terkait dan Pemerintah daerah sehingga materi yang disusun mencerminkan kebutuhan seluruh stakeholder dan dapat dipertanggung jawabkan secara publik Harapan yang diinginkan dengan buku ini adalah supaya dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai penyusunan legislasi konvergensi beserta pertimbangan secara akademis dan best-practice bagi semua pihak Dalam penyusunan buku putih forum konvergensi ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara yang berpartisipasi dalam rangkaian acara forum konvergensi, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang menjadi Host forum konvergensi dan seluruh panitia yang terlibat dalam kelancaran dan kesuksesan acara forum konvergensi hingga tersusunnya buku putih forum konvergensi ini 82 ... dalam undang-undang telekomunikasi 1999 Undang-undang telekomunikasi 1999 menggunakan istilah penyelenggara telekomunikasi dan pengguna telekomunikasi Penyelenggara Telekomunikasi adalah pihak-pihak... telekomunikasi dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi berupa jasa telekomunikasi (telecommunications services), jaringan telekomunikasi (telecommunications network) dan telekomunikasi... Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan telekomunikasi dan diatur secara khusus dalam Undang-undang Telekomunikasi 1999 Menurut Asril Sitompul kegiatan telekomunikasi